Di Siantar LPG 3 Kg Mahal, Tapi Pangkalan Dibiarkan Bebas dari Sanksi

SBNpro – Siantar

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Siantar (TPID) yang terdiri dari Pemko Siantar, Bank Indonesia (BI), Pertamina, Badan Usaha Ligistik (Bulog) dan lainnya, gelar konprensi pers di Ruang Rapat Lantai III Gedung Perwakilan Bank Indonesia Siantar, Senin (17/12/2018).

Pada konprensi pers itu, dari TPID dihadiri Sekretaris TPID Kota Siantar, Asisten II Pemko Siantar, M Akhir Harahap dan unsur Wakil Ketua TPID dari Perwakilan BI Siantar, yakni Asisten Direktur Perwakilan BI Siantar, Poltak Sitanggang.

M Akhir Harahap menyampaikan hal yang selalu dilakukan TPID untuk menjaga tingkat inflasi di Kota Siantar. Hingga akhir periode tahun 2018, TPID optimis inflasi di Kota Siantar berada pada sasaran inflasi nasional, plus-minus satu dari 3,5 persen.

Untuk mencapai sasaran inflasi hingga akhir tahun, TPID tetap menjalankan program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Ekspektasi). Dengan program 4K, TPID juga berharap, inflasi akan terus terjaga hingga hari raya Idul Fitri.

Dikatakan Akhir Harahap, untuk menjaga ketersediaan pasokan, TPID fokus pada ketersediaan komoditas bahan pangan. Hal itu dilakukan TPID dengan melakukan kunjungan ke pasar tradisional (Pasar Horas dan Pasar Dwikora), Plaza Ramayana, kilang padi, gudang Bulog dan kunjungan ke pasar murah di Kantor Kelurahan Merdeka.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID lanjut Akhir Harahap, menggelar pasar murah di 8 kecamatan yanga ada di Kota Siantar, dengan fokus di sembako. Lalu, tetap memantau (memonitor) harga secara intensif dan melakukan operasi pasar, bila terjadi gejolak harga.

Pemko Siantar melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan bekerja sama dengan Bulog Subdivre Siantar, menjaga penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Yang mana, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan membuka stand pasar murah. Sedangkan Bulog menyediakan daging beku kemasan 1 Kg dengan harga Rp 85 ribu.

Dikatakan, komoditas yang diperdagangkan di pasar murah diantaranya, gula pasir, minyak goreng kemasan, LPG 3 Kg bersubsidi, telur, beras premiuum kemasan 10 Kg dan beras medium kemasan 5 Kg.

Terkait pemaparan itu, jurnalis (wartawan) umumnya mempertanyakan mahalnya harga gas 3 Kg bersubsidi di Kota Siantar, hingga diatas Rp 20 ribu. Selain mahal hingga jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 16 ribu, tidak jarang LPG 3 Kg juga langkah.

Tampak pada konprensi pers itu, M Akhir Harahap kelabakan dalam menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan, banyak pertanyaan yang tak terjawab. Terutama sanksi yang tak juga dikenakan terhadap oknum agen maupun pangkalan LPG 3 Kg yang nakal.

Menjawab pertanyaan terkait sanksi terhadap agen maupun pangkalan yang membuat harga LPG 3 Kg jauh diatas HET dan langkah, yang merupakan persoalan klasik di Kota Siantar dalam 10 tahun belakangan ini, M Akhir Harahap mengatakan dalam 10 tahun belakangan ini tidak ada sanksi yang diberikan Pemko Siantar.

Ia beralasan, sanksi itu hanya dapat diberikan oleh Pertamina. Namun saat dicecar, kenapa Pemko Siantar tidak mencabut izin usaha pangkalan maupun agen yang nakal, Akhir Harahap tidak menjawabnya.

Termasuk pertanyaan berupa tindakan hukum terhadap pangkalan nakal oleh Satgas Pangan, juga lebih banyak tidak dijawab. Padahal sebelumnya, dari tinjauan BI, seperti disampaikan Poltak Siranggang, harga LPG 3 Kg di Pasar Horas dikisaran Rp 21 ribu hingga Rp 23 ribu. Di Pasar Dwikora diantara Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu.

Editor : Purba