SBNpro – Siantar
Laskar Budaya Simalungun Indonesia (LBSI) tolak usulan Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan terkait penetapan tanah adat di lingkungan Danau Toba yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Dalam hal ini, LBSI khususnya menolak usulan untuk ditetapkannya tiga daerah di Kabupaten Simalungun, yakni, Sihaporas, Dolok Parmonangan, Nagahulambu, menjadi tanah adat.
Demikian pernyataan Ketua LBSI, Dedi Wibowo Damanik, Kamis (16/09/2021), sehari setelah menggelar pertemuan dengan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Simalungun, Rabu (15/09/2021).
Dijelaskan Dedi, Laskar Budaya Simalungun Indoensia bertemu dengan Pimpinan DPRD Simalungun, guna menyampaikan persoalan tanah ulayat ataupun tanah adat di Kabupaten Simalungun.
Hal itu perlu dilakukan, pasca terbitnya Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan tentang pengusulan wilayah hutan adat di lingkungan Danau Toba. Dalam hal ini, ada tiga daerah yang diusulkan menjadi tanah adat, seperti daerah di Sihaporas, Dolok Parmonangan dan di Nagahulambu oleh Kementerian LH dan Kehutanan.
Terkait usulan Menteri LH dan Kehutanan tersebut, kata Dedi Damanik, LBSI telah mengumpulkan data dan referensi yang berhubungan dengan perjalanan sejarah, budaya maupun adat Simalungun.
Sehingga usulan Kementerian LH dan Kehutanan itu harus dievaluasi kembali oleh Menteri LH dan Kehutanan, dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan adat Simalungun secara teliti dan cermat.
“Segala sesuatunya yang berbicara tentang sejarah, tanah adat, tanah ulayat, hutan adat, dan sebagainya, terkhusus di Simalungun, patutlah kiranya terlebih dahulu mengumpulkan data serta referensi,” pinta Dedi Wibowo Damanik.
Tahun ini, oleh Kementerian LHK telah mengusulkan tiga wilayah di Simalungun untuk dijadikan hutan adat. Hingga membuat LBSI yang terdiri dari kelompok anak muda, menjadi termotivasi untuk melihat fakta-fakta sejarah di Simalungun.
“Kalau ke tiga wilayah tersebut diusulkan menjadi wilayah hutan adat kepada masyarakat, semua kami, yang juga memiliki darah kerajaan di Simalungun harus bergerak melihat ini,” tandasnya.
Dari pertemuan LBSI dengan Ketua DPRD Simalungun Timbul Sibarani, Wakil-wakil Ketua, Samrin Girsang dan Elias Barus, sebut Dedi, ketiga Pimpinan DPRD Simalungun itu telah menerima aspirasi LBSI, yang disampaikan, juga dalam bentuk surat.
Menurut Timbul Sibarani, sebut Dedi Damanik, soal tanah adat di Simalungun dan sejenisnya, kepemilikannya merupakan milik raja dan partuanon.
“Di Simalungun yang ada tanah adat adalah tanah partuanon dan tanah kerajaan. Dan kami sadar dan tahu itu. Terimakasih atas kehadirannya, semoga nanti hal ini kita bahas bersama dengan rekan lainnya,” ucap Dedi meniru ungkapan Ketua DPRD Simalungun.
Sementara itu, Sekretaris LBSI Nico Sinaga mengatakan, pernyataan Ketua DPRD Simalungun akan menjadi pegangan LBSI, guna memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan ke DPRD Simalungun.
Menurutnya, Timbul sudah memahami mengenai pro dan kontra terkait keberadaan tanah ulayat di Simalungun. Sehingga sudah saatnya DPRD Simalungun segera bersikap terkait usulan dari Menteri LH dan Kehutanan tersebut, sebab, bila dibiarkan, dikhawatirkan, akan memicuh konflik horizontal.
“Kami berharap DPRD Simalungun mengambil sikap sebelum pengusulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu disahkan. Karena hal itu dapat menimbulkan konflik horizontal dikemudian hari,” tandas Nico Sinaga.
Surat dari LBSI, kata Nico, selain disampaikan ke DPRD Simalungun, juga akan disampaikan kepada Bupati Simalungun, Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara dan kepada kementerian terkait lainnya.
“Semoga nantinya negara arif dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Simalungun, khususnya mengenai tanah ulayat ataupun tanah adat,” pungkasnya. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post