SBNpro – Siantar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar terbitkan keputusan Nomor 239 Tahun 2024 tentang syarat minimal dukungan dan sebaran bagi calon perseorangan (calon independen) pada Pilkada Kota Siantar Tahun 2024 ini.
Sesuai keputusan KPU Nomor 239 Tahun 2024 tersebut, bakal pasangan calon independen harus memiliki dukungan sedikitnya 20.221 E-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman E-KTP.
Jumlah syarat minimal dukungan 20.221 E-KTP merupakan 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Siantar sebanyak 202.206 pemilih. Kemudian, syarat dukungan itu setidaknya tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Siantar.
Jika syarat dukungan minimal dan sebaran sedikitnya ada di 5 kecamatan terpenuhi, maka bakal pasangan calon perseorangan nantinya akan mendapatkan “tiket” syarat calon berupa berita acara dalam bentuk form Model BA.7-KWK Perseorangan dari KPU Kota Siantar.
“Bila syarat minimal dukungan dan sebaran sudah memenuhi syarat, maka calon perseorangan akan memperoleh form Model BA.7-KWK Perseorangan dari KPU Kota Siantar,” ujar Anggota KPU Kota Siantar dari Divisi Tekhnis Penyelenggaraan, Chucha Ashari SH, Kamis (18/04/2024).
Form Model BA.7-KWK Perseorangan itu nantinya, sebut Chucha, harus dibawa bakal pasangan calon perseorangan ketika mendaftar ke KPU Kota Siantar pada 27-29 Agustus 2024 yang akan datang.
Perlu diketahui bakal pasangan calon, untuk mendapatkan syarat minimal dukungan 20.221 dalam bentuk pernyataan dan E-KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP, KPU Kota Siantar akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap pernyataan dukungan yang diajukan bapaslon ke KPU Kota Siantar.
Lalu, bila dari hasil verifikasi diketahui jumlah syarat dukungan yang memenuhi syarat (MS) masih kurang dari 20.221, maka bapaslon tersebut harus melengkapi lagi syarat dukungan untuk diverifikasi kembali. Jumlahnya, minimal 2 kali lipat dari kekurangan.
Lebih lanjut diinformasikan komisioner ini, bagi warga yang ingin maju Pilkada Siantar Tahun 2024 melalui calon perseorangan, warga dimaksud dapat berkoordinasi dan konsultasi ke KPU Kota Siantar.
Untuk keperluan itu, bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan dapat mengutus LO-nya (Liaison Officer) ke KPU Kota Siantar. “Sebaiknya bapaslon memiliki LO untuk berkoordinasi maupun konsultasi dengan kami,” katanya.
Sedangkan untuk keperluan koordinasi dan konsultasi dimaksud, dalam waktu dekat ini KPU Kota Siantar akan membentuk “helpdesk”. “Jadi di helpdesk ini nantinya LO dapat berkoordinasi atau konsultasi dengan kami,” sebutnya. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post