SBNpro – Siantar.
Fraksi Golkar DPRD Kota Siantar mengharapkan agar Walikota Siantar, Hefriansyah SE MM, memberikan klarifikasi tentang pemanggilannya sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Harapan itu disampaikan Fraksi Golkar melalui pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota Pengantar dan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2017, yang dibacakan Hendra PH Pardede. Jumat (27/04/18).
“Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media cetak maupun media online beberapa waktu yang lalu bahwasanya Walikota Siantar Hefriansyah, pernah dipanggil oleh KPK-RI sebagai saksi terkait Dugaan Korupsi oleh Tersangka Bupati Kabupaten Batubara,” tutur Hendra.
“Untuk itu, kami harapkan agar Walikota memberikan klarifikasi (latar belakang) tentang pemanggilan sebagai saksi oleh KPK-RI tersebut diatas,” sambung Hendra saat membacakan pemandangan umum fraksi Golkar dalam rapat Paripurna DPRD Kota Siantar.
Bukan itu saja, fraksi Golkar juga berharap agar Walikota melakukan klarifikasi terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, yang ada dalam pemeriksaan KPK RI.
“Harapan kami, semoga sekda yang baru dilantik ini bukan seperti yang dimaksud dalam pemeriksaan KPK-RI tersebut,” ungkap Hendra yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kota Siantar.
Melalui pemandangan umum fraksinya, yang dibacakan Hendra, Golkar juga menyoroti tentang tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Walikota menyangkut berbagai kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar, antara lain :
1. Surat Keputusan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang menetapkan agar Pemerintah Kota mengembalikan jabatan beberapa orang pejabat di lingkungan Pemko Siantar kepada posisi/jabatan semula, namun tidak dilaksanakan. Yang mana surat dari KASN tersebut sudah lebih satu tahun.
“Untuk itu, kami pertanyakan kepada Walikota, kenapa sampai hari ini belum dilaksanakan? Oleh karena hal tersebut, kami menyatakan Walikota telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,” ujarnya.
2. Adanya kekisruhan saat dilakukannya pelantikan terhadap 80 orang pejabat dilingkungan Pemko Siantar beberapa waktu lalu.
“Untuk itu, kami minta Walikota agar memberikan penjelasan atas kekisruhan tersebut, karena diindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku perihal pelantikan pejabat tersebut, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN,” bebernya.
Yang mana akibat dari kekisruhan tersebut telah ada Surat Ketua DPRD Kota Siantar Nomor : 170 tertanggal 16 Maret 2018, Perihal : Rekomendasi, namun Pemerintah Kota tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
3. Menyangkut Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1005/WK-2018, tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan persetujuan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.
“Kami minta Saudara Walikota dapat menjelaskan mengapa surat tersebut dikeluarkan ? Sementara Tim Seleksi Sekda yang diketuai oleh Kaiman Turnip telah menyerahkan 3 (tiga) nama hasil seleksi sekda kepada Walikota pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 di kantor regional BAKN Propinsi Sumatera Utara,” ungkap Hendra.
“Menurut pendapat kami, dengan terbitnya surat walikota tersebut dapat diartikan tidak mengakui ketiga nama yang diusulkan oleh Tim Seleksi. Oleh karena itu, bagaimana saudara walikota menjelaskan hal ini? karena ini adalah bentuk kesewenang-wewenangan (penyalahgunaan wewenang) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (*)
Discussion about this post