Akan Ada Upaya Hukum, Menteri LHK: Simalungun dan Labuhanbatu Wilayah Berat Perambahan Hutan

SBNpro – Medan

Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melihat ada dua daerah yang masuk ke dalam kategori menghawatirkan untuk perambahan hutan.

“Simalungun dan Labuhanbatu memang daerah berat untuk persoalan kehutanan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya ketika dikonfirmasi mengenai berdirinya sebuah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Hatonduhan, Minggu (22/04/2018).

KLHK, ujar Siti, saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan aktifis lingkungan.

Dia meminta agar Walhi dan aktifis lingkungan mengumpulkan informasi mengenai daerah mana saja yang hutannya banyak dirambah.

“Beberapa hari ini saya udah bisik-bisik ke Walhi dikumpulkan semua saja informasinya, itu memang daerah yang berat. Kawan-kawan sudah kasih banyak informasi, kita sedang berupaya untuk menyelesaikan dengan baik,” jelasnya.

Siti memastikan akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh KLHK apabila PKS yang dimaksud berdiri di atas kawasan hutan.

“Kalau PKS akan dilihat bagaimana riwayat izinnya, diteliti izin yang ada. Kalau di kawasan hutan pilihannya tidak ada lain berarti perambahan, dan itu pelanggaran hukum,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Jumat (20/04/2018). Kordinator Aspirasi Karya Rimba Lestari (AKARI) Sumut, Saor Parulian menyebut keberadaan PKS di Kecamatan Hatonduhan yang berdiri di atas kawasan hutan terkesan dibiarkan.

Padahal, kata dia , PKS yang berdiri dikawasan hutan telah melanggar UU No 41/1999 tentang kehutanan. Dimana ada sanksi hukum bagi para pelaku yakni penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.(*)

Sumber : Medanbisnisdaily.com