SBNpro – Siantar
Proyek pembangunan Gedung Merdeka (eks GOR) di Jalan Merdeka, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, Sumatera Utara membahayakan lingkungan sekitar.
Kamis (03/08/2023), satu siswa SMP Negeri 1 (SMPN) Siantar menjadi korban dari dampak proses pembangunan Gedung Merdeka yang sedang berlangsung. Proyek pembangunan merupakan tanggungjawab PT Suriatama Mahkota Kencana selaku “pemegang” kontrak dalam bentuk bangun guna serah (BGS) dengan Pemko Siantar.
Siswa menjadi korban, setelah bagian lantai belakang kelas VIII SMPN 1 yang berdampingan dengan lokasi proyek, anjlok. Lantai anjlok, dampak dari galian pondasi yang cukup dalam.
Informasi yang dihimpun, ketika itu korban disebut memanjat tembok sekolah. Hanya saja, di saat turun, tiba-tiba lantai anjlok. Lantai yang anjlok, memunculkan lubang yang cukup dalam. Siswa itu pun jatuh ke lubang.
Pantauan SBNpro, Jumat (04/08/2023), kondisi saat ini, dampak dari galian pondasi pada proyek pembangunan, mengancam keberadaan tembok dan bangunan kelas. Karena tembok dan bangunan kelas, dalam kondisi rawan ambruk, bila tidak segera dilakukan langkah antisipasi.
Kini, kawasan longsor akibat galian pondasi telah melewati bagian bawah tembok. Sedangkan jaraknya ke dinding bangunan kelas, sudah sangat dekat, sekira 15 cm.
PT Suritama Mahkota Kencana Diminta Bertanggungjawab
Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Siantar, Denny TH Siahaan menegaskan, agar PT Suritama Mahkota Kencana (Suzuya Group) bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari dampak pembangunan Gedung Merdeka.
Kemudian Denny menilai, seiring dengan anjloknya lantai sekolah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terindikasi gagal melindungi lingkungan dari dampak proyek.
“Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU (PUTR) harus turun ke lapangan mengawasi pembangunan. Kemudian, Komisi III DPRD juga akan menjadikan peristiwa itu sebagai atensi. Dan dalam waktu dekat akan lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat),” tandas Denny TH Siahaan.
Selain itu, Denny juga mendesak PT Suritama Mahkota Kencana (SMK) agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, tentang dampak yang bisa dimunculkan dari proyek pembangunan Gedung Merdeka. Salah satunya, seperti kondisi lalulintas dalam mendahulukan hal yang sifatnya darurat.
“Jadi harus sosialisasi kepada media maupun masyarakat sekitar proyek. Karena, ketika anak sekolah (SMPN 1) pulang, lalu ada yang mau berobat ke rumah sakit, mana yang harus didahulukan,” ujar Denny Siahaan.
Hal senada juga Disampaikan Hendra Silitonga, salah satu orangtua siswa SMPN 1. Kata Hendra, proyek pembangunan Gedung Merdeka sudah cukup mengganggu. Sehingga perusahaan harus bertanggungjawab. “Semalam ada yang cedera itu kawan anakku,” katanya.
Untuk itu, PT SMK diminta untuk mematuhi dan menjalankan seluruh yang ada di dokumen lingkungan (Amdal) dan yang ada di dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin).
“Lalu Pemko Siantar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, agar melakukan pengawasan dengan ketat. Jangan seperti saat ini, sampai ada longsor,” sebut Hendra Silitonga.
Dinas PUTR Sudah Ingatkan PT SMK
Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Dinas PUTR Kota Siantar, Musa Silalahi, saat dikonfirmasi mengatakan, Dinas PUTR sudah pernah mengingatkan PT SMK untuk melakukan langkah antisipasi terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari proses pembangunan.
Hanya saja, beberapa lama setelah diingatkan, sebut Musa, lantai sekolah anjlok. Terhadap hal ini, katanya, Dinas PUTR telah menyurati PT SMK agar melakukan perbaikan, serta memperkuat langkah antisipasi.
“Semalam sudah disurati. Kami ingatkan, agar dilakukan perbaikan, dan melakukan langkah antisipasi,” tutur Musa Silalahi.
Sayang Kadis Lingkungan Hidup belum bisa ditemui, serta tidak mengangkat telepon ketika dihubungi melalui panggilan Whatsapp.
Sementara Kepala SMPN 1 Siantar, Jon Edy Situmorang, saat dikonfirmasi sebelum sholat Jumat, mengaku sedang mengikuti rapat. Namun, ketika dikunjungi ke sekolah selepas Sholat Jumat, Jon Edy Situmorang tidak bisa ditemui. Saat ditelepon, juga tidak mengangkat.
Begitu pula dengan pihak Dinas Pendidikan. Kadis Pendidikan RB Manurung dan Kabid Pendidikan Dasar Simon Tarigan, ponselnya tidak dapat dihubungi.
Hal yang sama, saat pihak PT SMK dikunjungi untuk konfirmasi, dengan mendatangi lokasi proyek, gerbang yang semula terbuka, begitu jurnalis hendak masuk, gerbang langsung ditutup. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post